Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengingatkan para jajaran manajemen PT Pos Indonesia terkait adanya tantangan yang dapat mengganggu kelancaran distribusi logistik perihal Pemilu 2024. Diketahui, Pos Indonesia menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendistribusikan logistik Pemilu serentak pada 2024 mendatang. Muslim meminta Pos Indonesia untuk dapat memperhatikan pendistribusian logistik yang kini mulai menggunakan teknologi untuk memantau secara real time distribusi logistik.
Namun, Perseroan juga harus dapat mengantisipasi hal hal yang mungkin berpotensi menjadi kendala. Seperti kurangnya pengetahuan teknologi di daerah daerah tertentu. "Tentu kita harapkan niat PT Pos ini kan jelas adalah untuk mempermudah kinerja dalam menyalurkan logistik Pemilu melalui improvisasi teknologi," ucap Muslim pada rapat Direksi Pos Indonesia dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (11/7/2023). "Jangan sampai ini menjadi bumerang yang akan mengganggu jalannya proses pemilu dan juga membuka potensi masalah baru dalam proses pemilu ini," sambungnya.
Arya Khan Banting Tulang Jualan Singkong, Ini Cara Pinkan Mambo Lariskan Dagangan Suami: Kapan Lagi Arya Khan Joget India saat Pinkan Mambo Sibuk Bantu Jualan Singkong Bukan Cemburu, Mahasiswi di Depok Dibunuh karena Berontak dan Teriak, Diperkosa usai Dicekik Pelaku
Pinkan Mambo Mau Nikahi Arya Khan yang Jualan Singkong, Kakak Jadi Terharu, Omzet Disebut Triliunan Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 192: Membuat Teka teki Silang Tema Perdagangan Bebas Halaman 4 Pinkan Mambo Bantu Suami Jualan , Rela Lakuklan ini Agar Dagangan Singkong Arya Khan Laris Manis
Spanduk Tolak Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda Dipasang di Ruko, Begini Respons Walikota Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 126 127 Semester 2: Pertanyaan Telaah Halaman 3 Lebih lanjut, Muslim juga mengingatkan agar Pos Indonesia dapat mengantisipasi hal hal yang berkaitan dengan kebutuhan logistik dan sistem koordinasi dengan KPU.
Utamanya setelah Indonesia melakukan pemekaran wilayah dengan adanya provinsi provinsi baru. Hal tersebut, agar distribusi logistik Pemilu 2024 dapat tersebar dengan baik hingga pelosok negeri. "Nah ini tentu kita berharap bagaimana sih kesiapan PT Pos Indonesia dalam mengantisipasi hal hal ini, baik dari data kebutuhan logistiknya dan juga sistem koordinasi seperti apa yang dibangun dengan pihak KPU," tukasnya.
Sebelumnya, PT Pos Indonesia menegaskan kesiapannya dalam membantu menyukseskan agenda Pemilu 2024 dari sisi pengiriman logistik. Direktur Utama Pos Indonesia Faizal R. Djoemadi mengungkapkan, Perseroan akan mengacu kepada Undang undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai dasar perwujudan Pemilu 2024 Demokratis. Dalam hal ini Pos Indonesia berpegang teguh dalam tugas logistik yang telah ditekankan pada Undang undang dimaksud.
"Untuk menghadirkan Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Eksekutif dan Legislatif yang sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan," papar Faizal dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (11/7/2021). "Salah satunya melalui persiapan sarana dan prasarana logistik secara detil serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat," sambungnya. Faizal melanjutkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membicarakan terkait antisipasi khususnya ketepatan waktu dan membuat rute rute yang detail terkait pengiriman logistik
Tak sendirian dalam menyukseskan distribusi logistik perihal Pemilu, Pos Indonesia melakukan kerjasama dengan para anggota BUMN klaster logistik. Di mana yang terlibat di dalam klaster tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia, Damri, PT Pelayaran Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia, serta PT Angkasa Pura I dan II. Faizal juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka kerjasam dengan pihak swasta.
"Jadi logistik Pemilu tidak dikerjakan Pos Indonesia sendirian. Bahkan tidak mungkin (bila dilakukan sendiri)," papar Faizal. "Kami telah melakukan identifikasi seandainya seluruh BUMN klaster logistik ini bersama sama menjalankannya pun pasti akan membutuhkan peran ketiga yakni perusahaan swasta. Karena resources banyak yang diperlukan," pungkasnya.